Setelah dibahas Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro disetujui. Hal itu ditandai dengan tandatangan pimpinan DPRD dan eksekutif melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/8/2017).
Syarat untuk bisa menjadi perangkat desa salah satunya harus memiliki sertifikat IT atau komputer. Hal tersebut membuat sejumlah masyarakat yang ingin mencalonkan diri berbondong-bondong membeli sertifikat tanpa harus test.
Pengelolaan reklame baik penempatan maupun pajak di Kabupaten Bojonegoro dinilai DPRD kurang maksimal. Sehingga anggota legislatif dari Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo terkait pengelolaan reklame, Kamis (10/8/2017).
Sebagai upaya mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sukoharjo. Para wakil rakyat itu belajar proses pembangunan jalan dan proses lelang kepada Pemkab Sukoharjo, Rabu (10/8/2017).
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bojonegoro perlu dimaksimalkan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Kamis (10/8/2017).
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pengisian perangkat desa, hingga kini belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menyesalkan lambannya proses penarikan.
Keberadaan Tim Kabupaten dipastikan tidak bisa intervensi dalam proses pengisian perangkat desa serentak. Pasalnya tim yang beranggotakan eksekutif dan legislatif tersebut hanya memfasilitasi proses tersebut.
Proses pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro terus berlanjut, termasuk penentuan pihak ketiga yang akan melaksanaan ujian. Pasalnya penunjukkan pihak ke tiga harus melibatkan tim kabupaten dan pemerintah desa setempat.
Sehubungan dengan perubahan aturan Susunan Organisasi Tata Kerja ( SOTK) Pemerintah Desa (Pemdes) diberlakukan kebijakan perubahan nama perangkat sehingga perlu dilaksanakan pengukuhan kembali.
Selain ketidakhadiran tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, dalam rapat paripurna II/Penutup di ruang paripurna setempat, Senin (31/7/2017). Kepala Daerah Pemkab Bojonegoro juga belum bisa hadir dalam rapat tersebut, sehingga harus diundur pembahasannya siang ini.