Meskipun sangat penting fungsinya, namun saat ini banyak juga yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Jika belum menjadi anggota BPJS dan ingin mendaftar, pendaftaran bisa dilakukan dengan online maupun offline.
Tahapan persiapan Haji 2023 terus dilaksanakan. Kali ini Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) mulai merilis daftar nama-nama calon jemaah haji (CJH) reguler yang berhak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro, membuka pendaftaran seleksi calon pimpinan Baznas periode 2023-2028.
Kabar gembira bagi warga Bojonegoro, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Pendidikan kembali membuka pendaftaran beasiswa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sejak Jumat (1/7/2022), PT Pertamina (Persero) memberlakukan mekanisme pembayaran BBM Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina di 11 daerah.
Mekanisme pembayaran BBM Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina mulai diberlakukan PT Pertamina (Persero) di 11 daerah pada Jumat (1/7/2022).
4.768 calon peserta didik jenjang SMK di Bojonegoro telah mendapatkan Personal Identification Number (PIN). Pengambilan PIN adalah salah satu syarat pendaftaran di sekolah terdekat secara online.
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMPN di Kabupaten Bojonegoro, diperpanjang hingga Rabu (25/5/2022) mendatang. Sebab, PPDB dirasa belum maksimal. Karena belum memenuhi pagu yang ditentukan oleh setiap sekolah.
Pada Kamis (21/10/2021) lalu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah didampingi Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (Bapenda) Ibnu Soeyoeti. Melakukan launching program Percepatan Perluasan Digitalisasi Pajak Daerah (P2DD) dan Pengundian Berhadiah untuk Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) Panutan.
Sehubungan dengan adanya peraturan presiden No. 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, pemerintah daerah saat ini bisa mengalokasikan anggaran dana untuk membantu penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya. Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.