Selama libur Lebaran 1447 Hijriyah, BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara aman dan mudah, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan mudik.
Belakangan ini publik digegerkan adanya penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat. Hal tersebut, juga dirasakan warga Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 45.939 peserta di Bojonegoro turut terdampak penonaktifan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026. Penganugerahan UHC Award digelar kemarin, di JIEXPO Convention Centre and Theater, Jakarta.
Prestasi membanggakan terus ditorehkan crew blokBojonegoro.com (Blok Media Group/BMG). Kali ini, fotografer Wahyu Budiyanto menjadi juara atau pemenang Grand Prize Anugerah Pewarta Foto BPJS Ketenagakerjaan 2025.
Kesadaran masyarakat Bojonegoro terhadap pentingnya kesehatan sejak dini terus meningkat. Salah satunya ditunjukkan oleh Debrina Angelia (35), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini aktif memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengelola layanan kesehatan keluarganya.
Di tengah kesibukannya sebagai Manager Marketing dan Finance di sebuah radio lokal, Siska Agustina (35) tetap konsisten menjaga kesehatan. Perempuan asal Kabupaten Bojonegoro ini memilih menjadikan kebiasaan hidup sehat sebagai investasi jangka panjang, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pelindungnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencatatkan capaian penting di sektor kesehatan. Saat ini, seluruh penduduk Kabupaten Bojonegoro telah terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan banyak dirasakan manfaatnya oleh warga. Dalam program ini, warga pekerja rentan dan penerima insentif daerah memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Mereka diantaranya para pekerja informal seperti tukang ojek, petani, marbot, dan lainnya, dengan iuran yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi mengganti santunan duka ke program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu faktor, digantinya program tersebut, agar tidak ada praktik makelar saat proses pencairan
Sebanyak 157.058 pekerja rentan dan warga miskin di Kabupaten Bojonegoro telah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam menunjang hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan Rp35,9 Miliar pada tahun anggaran 2025.