Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam pers rilis mengatakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah saat pandemi Covid-19, maka penyesuaian kebijakan terhadap penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, yang ditetapkan tanggal 9 April 2020.
Anggaran belasan milyar Bantuan Operasional Daerah (Bosda) Kabupaten Bojonegoro guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegoro di tahun 2020 bagi siswa jenjang SD, MI, SMP MTS dan Madarasah Aliyah (MA) tahun ini tidak bisa dicairkan.
Rp14 miliar lebih anggaran yang dikucurkan untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bosda sendiri langsung dikirim melalui rekening masing-masing sekolah tiap triwulan.
Guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, mulai tahun 2020 ini ada program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang akan diterima siswa mulai jenjang SD, SMP dan Madarasah Aliyah (MA).
- Permasalahan lalu-lintas yang berkaitan dengan perilaku pengemudi tidak hanya tentang kecelakaan saja, namun juga kemacetan, polusi udara serta masalah sosial lainnya.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkolaborasi dengan Bojonegoro Institute (BI), berusaha terus secara konsisten meningkatkan implementasi BOS (Bojonegoro Open System) di kalangan staf admin SKPD Pemkab Bojonegoro.
Keterlambatan Penyetoran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dialami Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro saja, namun juga dialami beberapa Disdik di beberapa kabupaten lain.
Masih belum sepenuhnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ke Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), nantinya akan berdampak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan diterima.
Banyak sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro hingga Februari tahun 2018 ini, belum mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017.
Keterlambatan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 setiap sekolah, memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Sebab, LPJ itu dilaksanakan di pertengahan tahun.