Setelah melalui berbagai tahapan seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro. Akhirnya Bupati Bojonegoro menunjuk Edi Susanto untuk menjabat kursi orang nomor tiga di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro itu.
Proses seleksi terbuka (Selter) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 memasuki babak akhir. Tiga nama yang dinyatakan lolos hingga babak ini, bakal diserahkan ke Bupati Bojonegoro untuk dinilai.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum menerima surat penetapan tersangka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Heru Sugiarto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2021, dari Polda Jawa Timur.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto berakhir mendekam di sel tahanan Polda Jawa Timur (Jatim), usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di Kecamatan Padangan.
Kekayaan Kasatpol PP Bojonegoro, Heru Sugiharto merosot drastis sebelum ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan keuangan khusus daerah (BKKD) di Kecamatan Padangan oleh Polda Jawa Timur.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto ditetapkan tersangka, atas keterlibatannya dalam dugaan korupsi berjamaah bersama empat kades di Kecamatan Padangan, Kamis (9/10/2025).
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel kandungan menu makan bergizi gratis (MBG) yang diduga menyebabkan keracunan massal di tiga sekolah di Kecamatan Kedungadem.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar gugur dalam mengikuti proses seleksi Sekda Kabupaten Bojonegoro. Saat ini, tersisa empat pejabat yang tengah berebut kursi orang nomor tiga di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini.
Dalam waktu dekat, anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Mekanisme pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan meliputi jalan, jembatan dan sarana prasarana.
Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).