Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro bakal menertibkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 yang tak sesuai aturan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (27/12/2018).
Petani bawang di Dusun Tadahan, Desa Krondonan, Kecamatan Gondang kian resah. Pasalnya, selama seminggu terakhir ini hujan hampir setiap hari turun.
Pelanggaran kampanye peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang mendominasi saat ini adalah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik itu partai politik (Parpol) maupun Calon Legislatif (Caleg). Misalnya, dipaku di batang pohon tepi jalan.
Intensitas hujan yang turun di bulan Desember, berdampak pada pertumbuhan bawang merah di Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro tengah sibuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) dari partai politik (Parpol) atau Calon Legislatif (Caleg) yang melanggar ketentuan sesuai UU NO 7 TH 2018. Tercatat Bawaslu sampai hari ini sudah mengamankan 684 APK jenis baliho, pamflet dan dalam bentuk lain.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/12/2018) siang ini menggelar sosialisasi terkait penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK). Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Jalan Teuku Umar nomor 07 yang dihadiri komisioner Bawaslu dan Satpol PP Pemkab Bojonegoro. Tak ketinggalan 14 perwakilan Parpol.
Anggota jajaran Sat Reskrim Polres Bojonegoro pada Jumat (30/11/2018) lalu, mengamankan seorang lelaki berinisial DK (28) warga Desa Tanah Merah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, yang diduga telah melakukan tidak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
Naiknya harga telur di tingkat konsumen dibenarkan oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro. Kenaikan mencapai Rp3.000, dari harga Rp21.000 menjadi Rp24.000.
Kendala terbatasnya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di masing-masing tingkatan dapat dibantu pemantau Pemilu yang resmi. Namun, tidak sembarang pemantau bisa melakukan pengawasan sebab harus bersertifikasi oleh Bawaslu RI.
Tindak pidana umum (pindum) ternyata banyak dilakukan oleh anak dibawah umur. Faktanya selama kurun waktu Januari-November 2018, setidaknya ada 8 kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.