111 Pejabat Pemkab Bojonegoro Dimutasi, Dua Kepala Dinas Tukar Kursi
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (1/10/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (1/10/2026).
76 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun untuk periode Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember 2026. Kegiatan tersebut digelar Rabu (23/9/2026) di Pendopo Malowopati, kompleks kantor Pemkab Bojonegoro.
Kurang lebih 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang diselenggarakan di Ruang Angling dharma lt.2 Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/09/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Salah satunya melalui Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL), yang mendorong pemanfaatan beras premium produksi lokal hasil kerja sama dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro mengambil langkah taktis dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Yakni dengan menggelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Sinergi Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian Agama serta jajaran pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Kabupaten Bojonegoro.
Ada 113 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima SK pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juli hingga 1 September 2026. Penyerahan SK pensiun digelar di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (30/6/2026).
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax ron 92 disebut tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.