Akan berlakunya ketentuan registrasi ulang kartu prabayar baik lama maupun baru dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kementerian Kominfo) pada tanggal 31 Oktober mendatang, membuat sejumlah pebisnis kartu was-was. Karena secara otomatis, penjualan sim card akan menurun drastis dan pendapatan akan menurun.
Hingga saat ini masyarakat masih belum mengetahui secara pasti ketentuan registrasi ulang kartu prabayar baik lama maupun baru dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tanggal 31 Oktober mendatang.
Sehubungan dengan akan berlakunya ketentuan registrasi ulang kartu prabayar baik lama maupun baru dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pengusaha konter memilih menyediakan kartu perdana baru daripada kartu paket data.
Meskipun pendaftaran verifikasi partai politik (Parpol) diperpanjang 1 x 24 jam, tidak semua Parpol mengajukan proses verifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, salah satunya Partai Idaman. Sehingga dipastikan partai baru tersebut tidak bisa mengikuti pemilu 2019 di Kota Ledre.
Pemandangan berbeda tersaji di Lapangan Singonoyo, Desa Sukorejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Selasa (17/10/2017) sore.
Sehubungan dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang dilaksanakan per 31 Oktober, berikut beberapa informasi terkait pelaksanaannya:
Bagi pengguna kartu prabayar di Indonesia, beberapa hari lalu mungkin ada yang menerima pesan singkat dari Kominfo terkait registrasi kartu prabayar per 31 Oktober ini.
Seluruh partai politik (Parpol) yang menjadi peserta pemilu 2019, diwajibkan mengikuti verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah, termasuk DPC Gerindra Kabupaten Bojonegoro. Bersama seluruh pengurus partai berlambang Garuda, bersama-sama kompak mengikuti verifikasi dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, Minggu (15/10/2017).
DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul bergandengan dengan Abdullah Azwar Anas, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 mendatang. Hal itu ditandai dengan deklarasi oleh partai berlambang Banteng itu di kantor DPP PDI Perjuangan jalan Pangeran Diponegoro nomor 58 Menteng Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017).
Panitia Desk Pilkada Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro memastikan hanya memfasilitasi uang Rp 250 juta milik sepuluh bakal calon Bupati (bacabup) - bakal calon wakil bupati (Bacawabup), yang mengikuti penjaringan Partai Demokrat. Dana tersebut dari sepuluh calon yang masing-masing menyerahkan uang Rp25 juta.