PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field salurkan Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Ke Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Kabupaten Blora, Selasa (28/4/2020). Bantuan yang diberikan dikhususkan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan wabah pandemic Covid-19.
Keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, terhadap pandemi virus corona ditunjukkan dengan dibentuknya Satgas Lawan Covid-19 DPRD Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya memberikan bantuan APD (Alat Pelindung Diri) kepada petugas medis di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Pasca dibentuknya Satgas Lawan COVID-19 DPR RI beberapa waktu lalu terus bergerak. Termasuk menyerahkan bantuan peralatan medis untuk penanganan pasien COVID-19 kepada pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa Jakarta Timur.
Siswa Bojonegoro Buat APD Pesanan Provinsi
Masih dalam Pandemi Corona, Alat Pelindung Diri (APD) sangat dibutuhkan oleh tenaga medis, namun ketersediaan APD tersebut sangat terbatas. Untuk memenuhi ketersediaannya, salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Bojonegoro memproduksi ratusan APD.
Meskipun proses seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah selesai dilaksanakan 23 hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 Oktober 2017. Namun dari 394 desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa tersebut, baru 43 desa yang sudah melantik perangkat terpilih.
Setelah turunnya izin dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, terkait pemeriksaan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, kini Polres Bojonegoro akan segera menindaklanjuti surat tersebut. Rencananya dua anggota legislatif yang diduga menemui pihak ketiga yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membuat soal pemilihan perangkat desa serentak beberapa waktu lalu itu, yaitu Univeritas Negeri Semarang (UNNES), akan menjalani pemeriksaan, Kamis (16/11/2017).
Setelah Kepala Desa (Kades) Kuniran Kecamatan Purwosari, Masyudi (40), ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Polres Bojonegoro terancam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Satu lagi korban, SMR (33) warga Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo merasa tertipu Kades Kuniran.
Semakin kencangnya dugaan penarikan sejumlah uang untuk calon perangkat desa yang jadi, berhembus belakangan ini. Di beberapa kecamatan informasinya uang yang diminta per posisi antara Rp30 juta hingga Rp60 juta.
Selain Kepala Desa (Kades) Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, Masyudi (40) yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka, dimungkinkan ada oknum Kades lain terlibat kasus tersebut. Pasalnya Polres Bojonegoro akan memeriksa enam Kades sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Kades Kuniran itu.