Ditunjuknya Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai pihak ketiga pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan keraguan. Apalagi adanya pemberitaan yang ramai mengenai pihak-pihak yang datang dan diduga ada indikasi mau mempengaruhi pihak Unnes, yang ditunjuk membuat dan koreksi soal pengisian perangkat di Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Tim Tingkat Kabupaten semakin riuh dengan adanya anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi Tim Evaluator menemui Universitas Negeri Semarang (Unnes). Dalam pertemuan di Semarang itu, pihak DPRD tidak bersama Tim Evaluator lainnya seperti IDFoS Indonesia maupun Bojonegoro Institute (BI), tapi bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang tidak mempunyai kewenangan dalam seleksi perangkat desa.
Semakin mendekati ujian pengisian perangkat desa serentak se Kabupaten Bojonegoro, tim-tim di tingkat desa mulai risau. Apalagi, sistem sentralistik di kecamatan mengundang banyak tanda tanya dan kecurigaan. Belum lagi di tingkat kabupaten juga riuh.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro hingga saat ini masih menunggu instruksi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terkait keputusan libur tidaknya siswa saat sekolah mereka digunakan untuk pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa secara serentak.
Pelaksanaan ujian perangkat desa akan digelar serentak, nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing yang ada di kecamatan. Pelaksanaan ujian tersebut, minimal akan menggunakan satu SMP Negeri di tiap kecamatan.
Kedatangan tim evaluator pengisian perangkat desa yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya Ketua Komisi A dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Padahal, dalam tim tersebut selain legislatif, juga ada IDFoS Indonesia dan Bojonegoro Institute. Namun kedatangan dua legislator tersebut bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Beredarnya kabar kedatangan oknum yang menemui pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) diakui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Namun pertemuan tersebut terkait beberapa agenda kesiapan pihak ke tiga dalam melaksanakan pengisian perangkat desa.
Setelah mendapatkan laporan adanya oknum yang menemui Pembantu Rektor II universitas Negeri Semarang (UNNES), yang mengatasnamakan Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro, proses terus berjalan. Termasuk mengadakan gelar perkara terkait dugaan tersebut.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro masih terus bergulir dan bahkan belakangan ini makin memanas. Dugaan “jago” titipan menyeruak ke publik, dan bahkan indikasi itu secara terang diakui Bupati Bojonegoro, Suyoto dan meminta seluruh masyarakat turut serta mengawasi.
Selain nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro yang diduga digunakan menemui pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes), untuk meloloskan calon, nama Bupati Bojonegoro, Suyoto juga sudah mendengar namanya dipakai melobi pihak ketiga dari perguruan tinggi di Semarang itu.