Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (14/11/2019). Mereka menyoroti terkait anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2018 mencapai 2,1 Triliyun yang kemudian dimasukan di APBD 2019 pada perubahan PAPBD.
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro mempertanyakan hasil dari para pejabat di lingkungan Pemkab Bojonegoro yang beberapa hari lalu berangkat ke Inggris.
Setelah menjalani beberapa kali sidang dugaan pelanggaran Calon Legislatif (Caleg) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bojonegoro. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur memutuskan memberi sanksi tertulis dan dipastikan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.
Pasca adanya laporan dugaan pelanggaran Caleg Partai Nadem Kabupaten Bojonegoro yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, setidaknya sudah tidak kali persidangan, namun belum ada keputusan atas laporan tersebut.
Proses dugaan pelanggaran yang dilakukan salah seorang Calon Legislatif (Caleg) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) masih terus berjalan. Namun berawal adanya laporan dari masyarakat, penentuan pelanggaran dan tidaknya, sekarang ini ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.
Jumlah pengguna jalan yang melanggar lalu lintas dan terkena tilang selama tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, kenaikan hampir separuhnya dari tahun 2017.
Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro hingga kini belum bisa dicairkan. Padahan sebentar lagi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang ke VI bakal segera berlangsung dan seluruh Cabang Olahraga (Cabor) membutuhkan anggaran yang lumayan banyak.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro harus bekerja ekstra, karena banyaknya pelanggaran yang ditangani. Terutama pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) mencapai ribuan yang melanggar pemasangannya.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro berharap politik anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pro dengan rakyat. Pasalnya, masyarakat daerah penghasil harus sejahtera.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menyampaikan nota penjelasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, Rabu (6/2/2019).