Mendengar kabar dari Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Nglarang, Polsek Kanor langsung terjun ke lapangan. Kronologi itu diterima sekitar 16.00 WIB. Kapolsek Kanor, AKP Imam Hanafi mengatakan, saat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah ditemukan seorang mayat perempuan.
Warga Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (9/9/2017) gempar. Sebab, seorang anak diduga tega “menggorok” ibu kandung sendiri di rumahnya.
Kang Tolib mencoba memahami apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan cara pelan-pelan. Ya, pelan-pelan sekali. Dia tak mau terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Terlalu menyederhanakan masalah, begitu pikirnya. Meski ia cuma nyantri sebentar saja di pondok tua di desa sebelah, otaknya nggak tumpul-tumpul amat.
Ada pertanyaan besar, mengapa gairah menulis belum begitu populer? Padahal, mulai dari bangku dasar (SD) anak-anak –terlebih kita– sudah belajar membentuk huruf, lalu beranjak merangkai antar huruf menjadi kata, dan menyambungkan antar kata yang kemudian menjadi paragraf.
Pasca insiden tragis menewaskan tiga orang korban jiwa yang masih sekeluarga, dalam kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di di Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro bersurat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Cuaca panas yang dirasakan sebagian warga Kabupaten Bojonegoro beberapa minggu terakhir ternyata tidak masuk dalam kategori ekstrim.
Saat kemarau panjang sebagian lahan persawahan di Kecamatan Bubulan dibiarkan tanpa ditanami apapun (bero).
Ratusan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro mengikuti manasik haji, Senin (4/9/2017) di lapangan sekolah setempat.
Kementerian ESDM merevisi aturan skema bagi hasil migas gross split. Dalam beleid yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 atas perubahan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, pemerintah memberikan tawaran insentif bagi para investor.
Pasca pembentukan tim panitia khusus (Pansus) dana abadi oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, namun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi belum juga ada kejelasan pembahasan. Sehingga Bojonegoro Institute (BI) mendesak Bupati agar peraturan mengenai kenaikan tunjangan DPRD tidak ditandatangani.