Konflik agraria yang beririsan dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Umum (Perum) Perhutani, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN), penyelesainnya harus dipercepat. Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, dalam rapat Rapat Koordinasi Peluang Penyelesaian Konflik Agraria terkait HGU PTPN, yang dihadiri oleh Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN.
Sebagai upaya menyelesaikan masalah konflik agraria, pihak Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rapat evaluasi kinerja tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021. Rapat dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Panca Putra Tarigan.
Pendidikan masyarakat di wilayah hutan, perlu mendapatkan perhatian.Karena secara geografis, kondisi wilayah desa di hutan susah diakses, sehingga berdampak pada sumber daya manusia di sana.
Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro berada di kawasan hutan. Banyak pula desa-desa yang di dalam hutan dengan akses ke kawasan membutuhkan waktu dan tenaga ekstra dibanding dengan desa lainnya.
Tidak ada yang salah dari tulisan NU dan Pertanian. Namun, berbicara pertanian adalah berbicara tanah, juga agraria. Perlu dibedakan mengenai tanah dan agraria. Agraria lebih luas lingkupnya. Petani yang hidup di Indonesia ini tidaklah bisa tenang. Harus was-was setiap hari, bukan karena gerakan makar, teroris apalagi HTI dan PKI. Harus was-was karena ada banyak Undang-undang yang melegitimasi “perampasan†tanah rakyat, termasuk lahan pertanian. Aturan yang memperbolehkan perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian. Belum lagi aturan terkait perdagangan bebas yang membuka celah untuk barang impor menghancurkan harga panen petani, pencabutan subsidi pupuk dan sederet aturan global yang mengintervensi aturan nasional ataupun lokal.