Target pajak parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga bulan Juli tahun 2018 ini sudah melebihi target yang ditetapkan, sebesar Rp140 juta.
Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bojonegoro memastikan hewan kurban di Kota Ledre bebas penyakit Antraks. Hal itu dinyatakan setelah sebelumnya mereka melakukan pengawasan terhadap hewan ternak yang berada Kabupaten Bojonegoro.
Sebagai Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bojonegoro, yang tentunya juga ingin memberikan kontribusi atau turut serta dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang mana Negara Indonesia memperingatinya pada tanggal 23 Juli.
Angin kencang kembali menerjang wilayah Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyiagakan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengatasi kemungkinan peristiwa pohon tumbang.
Tunggakan Pajak kendaraan yang digunakan oleh pihak desa, rencananya pembayaran pajaknya akan dikoordinir oleh kecamatan masing-masing.
Berkembangnya destinasi wisata yang beriringan dengan tahun kunjungan wisata di Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ledre. PAD Kabupaten Bojonegoro dari sektor pariwisata pada 2017 mencapai 1 miliar.
Buntut atas diberhentikannya 6 kepala desa oleh Pj Bupati Bojonegoro pada 25 Juli lalu adalah tidak bisa cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahap dua, jika tidak segera dilakukan pengisian.
Menanggapi Surat Pemberhentian yang dilayangkan oleh Pemkab Bojonegoro kepada 6 kepala desa (kades) beberapa hari lalu, Jumat (27/7/2017) 4 kades berkumpul ingin bertemu Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, guna meninjau kembali surat pemberhentian tersebut.
Pasca Hari Raya Idul Fitri, Pegadaian Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan nasabah. Hingga saat ini nasabah pegadaian belum lagi stabil meskipun saat ini memasuki momen penerimaan peserta didik baru, yang mana pada momen seperti ini biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengajuan gadai.
Pemecatan enam kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya Kades hanya punya waktu 90 hari ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk menggugat keputusan Pemkab tersebut.