Kementrian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) sudah memberikan kabar terkait pom mini yang akan dilegalkan. Aturan baru tersebut saat ini masih dibahas untuk segera diterapkan. Pertamini sepintas memang terlihat seperti SPBU kecil. Di sini melayani pembelian BBM jenis premium menggunakan 'dispencer' . Bahkan warna cat dan lambang yang tertera di tulisan Pertamini, sekilas mirip seperti lambang Pertamina yang biasa tertulis di SPBU.
Rencana pemerintah pusat untuk melegalkan Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU) mini atau yang lebih dikenal pertamini saat ini sudah tidak terdengar lagi. Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro saat ini juga masih menunggu terkait wacana tersebut apakah jadi diterapkan atau tidak.
apangan minyak Banyu Urip sebagai industri hulu migas terbesar di Bojonegoro saat ini selalu menarik perhatian banyak pihak. Tidak hanya karena jumlah produksinya yang besar, namun aspek relijiusnya pun menarik. Hal inilah yang melatari Forum Kerukunan Antra Umat Beragama (FKUB) Bojonegoro mengunjungi lapangan minyak yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) tersebut pada Rabu (8/11/17).
Dalam hearing yang digelar oleh DPRD Bojonegoro, dengan calon perangkat desa maupun perwakilan Kepala Desa yang ada di Bojonegoro belum ada kejelasan. Pasalnya, narasumber yang diharap-harapkan datang, yaitu UNNES untuk memberi penjelasan dan bisa meredakan isu negatif yang tersebar di masyarakat tidak hadir.
Lima kecamatan yang berada di selatan Bojonegoro, saat musim hujan rawan terjadi bencana longsor lantaran kurangnya penghijauan yang berfungsi menyerap air hujan.
Dalam hearing antara perwakilan Kepala Desa maupun Calon Perangkat dengan DPRD Bojonegoro, yang digelar di Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ada yang mengadu menjadi korban sosialisasi menyesatkan.
Kerancuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait ketidak jelasan ujian perangkat desa, membuat beberapa kepala desa menjadi kebingungan. Paslanya, banyak kepala desa yang menjadi sasaran masyarakat terkait ketidak puasan ujian.
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Sebanyak 3 pasang pasangan muda-mudi terciduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro pada Rabu (8/11/2017) siang saat melaksanakan operasi rutin yang menyasar ke tempat Kos.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.