Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial melaksanakan penyaluran simbolis Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok, Rabu (13/5/2026) kemarin. Penyaluran simbolis tahap pertama diberikan kepada pekerja di pabrik rokok PT Gelora Djaja yang berlokasi di Baureno.
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Bojonegoro berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Bertempat di halaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kegiatan ini menjadi ruang dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, JUmat (1/5/2026).
Informasi menggemberikan datang dari Kementerian Agama di awal 2026. Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) madrasah Non ASN telah dicairkan sejak akhir Desember 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026. Untuk Kabupaten Bojonegoro, UMK ditetapkan Rp2.685.983.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026.
Seorang pemuda asal Desa Pumpungan, Ahrim Fahru Dhuha tampak sedikit gugup saat melangkahkan kaki ke dalam kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Otijus Tiwa Totansiyus. Sore itu, Selasa 29 April 2025 jadi hari penting baginya, sebab ia memutuskan untuk memperjuangkan haknya.
Penetapan besaran UMK tentu menunggu kepastian upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur. Setelah UMP ditetapkan baru UMK di seluruh Jawa Timur dibahas.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro, Jawa Timur hingga kini belum membahas besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025. Disperinaker beralasan pembahasan UMK 2025 masih menunggu surat dari Gubernur Jawa Timur.
Pemkab Bojonegoro, tengah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 sebesar Rp2.389.443. Besaran upah tersebut naik Rp109.875 atau 4,82 persen dari UMK 2023, yaitu Rp2.279.568.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022. Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.