Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Pemkab Bojonegoro terus berbenah. Fokus utama saat ini adalah memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan melalui optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU), termasuk ikon baru di perbatasan.
Malam di berbagai sudut kecamatan di Kabupaten Bojonegoro kini tampil beda. Tak sekadar terang, hadirnya lampu hias ikonik di depan kantor-kantor kecamatan mulai memberikan identitas visual kedaerahan yang kuat sekaligus memacu denyut ekonomi warga sekitar.
Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan modek tiang dan variasi lampu ikonik saat ini jadi identitas daerah untuk menyambut pengguna jalan setiap memasuki perbatasan wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Di Bojonegoro, isu Pilkada tidak langsung tak hanya dibahas elite, tapi juga mendapat perhatian serius dari penyelenggara demokrasi.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) resmi mengumumkan hasil seleksi Calon Tenaga Pendamping BUM Desa Tahun 2025. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas PMD, Machmuddin, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pendampingan dan penguatan BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan agama Islam di wilayahnya masing-masing. Menurut Wamenag dukungan itu sangat penting sekaligus cermin keberpihakan terhadap pendidikan nasional.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.