Saat pertama kali masuk ke kelas "Keterampilan Berbicara", saya sebenarnya tidak terlalu tahu apa yang akan dipelajari selama satu semester ke depan. Yang terbayang di pikiran saya hanya teori dan latihan biasa, seperti presentasi atau berbicara di depan kelas.
Guna mencegah pungutan liar (Pungli), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menerapkan sistem pembayaran retribusi parkir non-tunai menggunakan platform QRIS untuk kendaraan bernomor polisi luar Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi sebagai upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Peraturan ini menjadi acuan penting dalam pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Bojonegoro.
Belakangan ini banyak sekali beredar informasi tentang rekrutmen petugas haji tahun 2026 yang tidak jelas sumbernya. Baik melalui platform Facebook, Instagram dan Media Sosial (Medsos) lainnya.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memimpin pelepasan 52 PNS yang purna tugas. Pelepasan dilakukan secara simbolis pada saat memimpin apel rutin di halaman Pendopo Malowopati, Bojonegoro Senin (30/5/2025). Para PNS yang purna tugas adalah masa pensiun per 1 Juli 2025.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan kembali menggelar seleksti Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Karenanya, ada sejumlah persyaratan tambahan yang akan diterapkan panitia.
18 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang ada di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas telah dibentuk dan dilantik secara resmi. Usai melaksanakan bimtek, diharaplam bakal ada kerja sama yang baik untuk mensukseskan Pilkada 2024 nanti.
Pemkab Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan fasilitas kendaraan dinas roda dua bagi Koordinator Pemungutan Pajak di 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
Banyak sebagian masyarakat awam memiliki anggapan jika Pengawas Tempat Penmungutan Suara (PTPS) memiliki sistem kerja yang cukup santai. Anggapan itu muncul sebab sebatas pandangan cakupan kecil, yakni TPS.
Sedikitnya tujuh anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Bojonegoro dicopot. Pencopotan, tujuh anggota P-TPS itu, dengan alasan sibuk pekerjaan lain, hingga tak bisa mengoperasikan handphone (HP).