ewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030 resmi dilantik di Ruang Angling Dharma, lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/6/2026). Kepengurusan baru tersebut langsung dihadapkan pada tantangan besar dunia pendidikan, mulai dari masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga dampak perkembangan teknologi digital terhadap tumbuh kembang anak.
Apresiasi terhadap komitmen tersebut juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan penghargaan atas konsistensi dan komitmen Bupati Bojonegoro dalam menyukseskan berbagai program kerakyatan, khususnya program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Orang yang sengaja "merusak" puasanya di bulan Ramadhan dengan senggama, wajib menjalankan kafarat ‘uzhma, dengan urutan kafarat sebagai berikut.
Hasil rukyatul hilal yang digelar serentak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bersama berbagai instansi di seluruh Indonesia, Selasa sore (17/2/2026), membenarkan perhitungan hisab yang telah dilakukan sejak jauh hari. Hingga matahari terbenam, hilal tidak nampak di seluruh titik pemantauan, termasuk dalam kegiatan rukyat yang dilaksanakan Kemenag Bojonegoro bersama Badan Hisab Rukyat di kawasan perbukitan Kecamatan Kedewan.
Proses rukyatul hilal penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah yang digelar oleh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro bersama Badan Hisab Rukyat (BHR) di kawasan perbukitan Kecamatan Kedewan, Selasa (17/2/2026), tidak berhasil melihat kemunculan hilal. Hasil ini sejalan dengan perhitungan hisab yang menunjukkan posisi bulan masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam.
Menurut data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 masih tergolong tinggi.
Sebanyak 4.143 anak di Kabupaten Bojonegoro masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Alasan bekerja hingga menikah atau mengurus rumah tangga menjadi alasan ribuan anak tersebut, tak mengenyam di bangku pendidikan.
Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di 2025, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemkab Bojonegoro telah menuntaskan 746 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran. Wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro optimis belanja APBD 2025 mencapai 80% atau Rp6,2 triliun dari total APBD 2025 Rp7,8 triliun di akhir tahun. Sedangkan pagu belanja pada APBD 2026 sebesar Rp6,49 triliun.