Sebelum proses pengoreksian naskah soal pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10/2017) siang. Dua orang ahli IT dari Pemkab dan Polres Bojonegoro melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan mengkoreksi naskah soal calon perangkat desa tersebut.
Pasca pengakuan dua anggota DRPD Kabupaten Bojonegoro yang membenarkan menemui Universitas Negeri Semarang (UNNES), namun mengajak tiga perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Sehingga Badan Kehormatan (BK) legislatif di Kota Ledre menyikapi tindakan anggotanya.
Setelah proses pendistribusian soal pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10/2017) pagi. Para peserta dipastikan hanya mempunyai waktu 90 menit untuk mengerjakan soal tersebut.
Mencermati proses pengisian perangkat desa akhir-akhir ini, situasi semakin gaduh. Sehingga perlu dilakukan evaluasi menyuluruh dan DPD NasDem Kabupaten Bojonegoro mengusulkan agar pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak, Kamis (26/10/2017), ditunda setelah Pilkada 2018.
Sampai jelang pelaksanaan ujian perangkat desa serentak berlangsung, banyak pihak bertanya-tanya terkait dengan sosok Khamim. Sebab Sekretaris Desa (Sekdes) Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro itu juga Ketua Tim Pengisian Perangkat desa setempat.
Hingga saat ini masyarakat masih belum mengetahui secara pasti ketentuan registrasi ulang kartu prabayar baik lama maupun baru dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tanggal 31 Oktober mendatang.
Sehubungan dengan akan berlakunya ketentuan registrasi ulang kartu prabayar baik lama maupun baru dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pengusaha konter memilih menyediakan kartu perdana baru daripada kartu paket data.
Pelaksanaan ujian perangkat desa akan digelar serentak, nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing yang ada di kecamatan. Pelaksanaan ujian tersebut, minimal akan menggunakan satu SMP Negeri di tiap kecamatan.
Kedatangan tim evaluator pengisian perangkat desa yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya Ketua Komisi A dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Padahal, dalam tim tersebut selain legislatif, juga ada IDFoS Indonesia dan Bojonegoro Institute. Namun kedatangan dua legislator tersebut bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Setelah mendapat laporan ditemukan sesosok mayat laki-laki di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Caruban, Ka SPK beserta anggota, satpol PP, petugas kesehatan Puskesmas Kanor dan bidan desa mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).