Kabupaten Bojonegoro tidak hanya memiliki 20 sampai 30 persen sumber energi negeri, tetapi potensi lainnya dimungkinkan berpeluang besar untuk dikembangkan. Sehingga Kota Ledre berpotensi menjadi daerah yang menguntungkan untuk dijadikan sebagai tujuan investor.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperintahkan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Bojonegoro, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah memerintahkan Kominfo untuk membuat layanan yang ramah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro setiap tahun memberikan beasiswa kurang mampu kepada mahasiswa yang berasal dari Bojonegoro. Beasiswa itu difokuskan untuk mahasiswa tingkat akhir atau untuk semester 7 sampai semester 8, yang bisa digunakanan untuk pembiayaan ujian skripsi.
Setelah 53 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengabdikan diri untuk Kabupaten Bojonegoro, puluhan orang menerima SK (Surat Keputusan) purna tugas, Rabu (5/9/2018). Meskipun pensiun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meminta tetap bermanfaat buat masyarakat.
Setelah beberapa bersilaturrohim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab), Selasa (4/9/2018). Kedatangan seluruh komisioner untuk menjalin sinergitas bersama pemangku kebijakan di Kota Ledre.
Sebanyak 46 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro purna tugas terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2018.
Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyelenggarakan serangkaian acara yang dikhususkan untuk anak di Kota Ledre, bertempat di alun-alun setempat, Minggu (05/8/2018).
Pemecatan enam kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya Kades hanya punya waktu 90 hari ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk menggugat keputusan Pemkab tersebut.
Pasca dilayangkannya surat pemecatan atau pemberhentian enam kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan pengambil kebijakan di desa tersebut akan mengalami kekosongan. Untuk itu, Camat bisa menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin di masing-masing desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengambil langkah tegas, dengan memberhentikan enam kepala desa (Kades) di Kota Ledre. Pasalnya pemangku kebijakan di enam desa tersebut dianggap tidak melaksanakan perintah Pemkab, sehingga mendapat sanksi tersebut.