Usulan Tim PPKD Masih Dikaji Pemkab Bojonegoro
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih mengkaji susunan tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro.
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih mengkaji susunan tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan sumber pendanaan. Hal itu, dikatakan Bupati Bojonegoro, Dr H Anna Mu'awanah.
Cepat atau lambat Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS) tetap akan dikembalikan ke jabatan organiknya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) PNS oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin jelas. Penarikan Sekdes PNS akan segera dilakukan Pemkab. Namun saat ini masih dikaji sesuai kebutuhan.
Saat ini pelayanan publik menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beriinisiatif membuat Mall Pelayanan Publik.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, mengatakan bahwa komposisi mutasi 35 pejabat eselon sudah sesuai dengan komposisi. Sesuai dengan pengalaman dan kemampuan pejabat masing-masing.
Ratusan kontraktor melakukan demo di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (8/1/2019). Anehnya, ada peserta demo ada yang memakai baju merah berlogo salah satu partai politik.
Ratusan kontraktor yang tergabung dalam Forum Kontraktor melakukan aksi ujuk rasa (Unras) di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Selasa (8/1/2019).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro saat ini sedang mencari solusi, terkait belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek di tahun 2018.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.