Penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur menjadi fokus perhatian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa lima tahun ke depan. Fokus itu menjadi prioritas khusunya di pedesaan, lantaran dibanding perkotaan kemiskinan paling banyak berada di pedesaan.
Bupati Bojonegoro menghadiri dan memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja tentang tugas-tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Acara yang berlangsung di Ruang Angling Dharma (29/4/2019) ini, juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pj Sekretariat Daerah, Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, Plt Kepala DPPMD, TKSK 28 Orang dan PKH 220 Orang.
Persoalan angkatan kerja di Indonesia, utamaya di Kabupaten Bojonegoro-Tuban belum bisa diacungi jempol sepenuhnya. Pasalnya sesuai data Badan Pusat Statistik, 66 persen angkatan kerja Indonesia hanya memiliki latar belakang pendidikan SMP hingga SD ke bawah. Padahal memasuki era revolusi industri 4.0, keahlian buruh dan angkatan kerja harus ditingkatkan.
Indeks Keparahan atau P2 dalam data angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir ini cenderung menurun, mulai dari 2015, 2016, 2017, dan 2018. Namun, menurunnya angka itu tidak terlalu signifikan.
Angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir ini cenderung turun. Seperti data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) setempat dari 2015, 2016, 2017, dan 2018.
Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengatakan bahwa angka kemiskinan di Bojonegoro menurun 1,48% pada tahun ini. Pihaknya mencanangkan angka kemiskinan di Kota Ledre turun antara 1,5% hingga 2,5% pertahun.
Sambutan Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo dalam serah terima Jabatan Bupati Bojonegoro, Sabtu 29 September 2018, menyatakan bahwa, bupati baru harus fokus mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Pendapat ini tidaklah berlebihan, karena isu kemiskinan merupakan isu pertama dalam MDG’s ( Millennium Development Goals), SDG’s ( Sustainable Development Goals) dan menjadi prioritas pertama dalam setiap pembangunan.
Data terpadu dari Kementerin Sosial (Kemensos), ada sebanyak 575.439 jumlah masayarakat miskin yang ada di Kota Ledre. Dari jumlah data tersebut bisa berubah baik meningkat maupun menurun.
Kepala Dinas Sosial, Helmy Elisabeth mengatakan, di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan dana Rp3,1 miliar diperuntukkan guna mengatasi kemiskinan yang ada. Data terpadu dari Kementrian Sosial, ada sebanyak 575.439 masyarakat Kota Ledre yang masih berstatus miskin.
Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi jumlahnya hanya sedikit dan tidak signifikan. Sehingga Bojonegoro Institute (BI) menyoroti masih banyaknya angka kemiskinan di Kota Ledre.