Usai menerima laporan dugaan penipuan yang dilakukan Kepala Desa Kuniran, Masyudi (40), Polres Bojonegoro langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah cukup bukti, Kades Kuniran, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan tersangka dan langsung ditahan.
Kementrian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) sudah memberikan kabar terkait pom mini yang akan dilegalkan. Aturan baru tersebut saat ini masih dibahas untuk segera diterapkan. Pertamini sepintas memang terlihat seperti SPBU kecil. Di sini melayani pembelian BBM jenis premium menggunakan 'dispencer' . Bahkan warna cat dan lambang yang tertera di tulisan Pertamini, sekilas mirip seperti lambang Pertamina yang biasa tertulis di SPBU.
Rencana pemerintah pusat untuk melegalkan Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU) mini atau yang lebih dikenal pertamini saat ini sudah tidak terdengar lagi. Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro saat ini juga masih menunggu terkait wacana tersebut apakah jadi diterapkan atau tidak.
apangan minyak Banyu Urip sebagai industri hulu migas terbesar di Bojonegoro saat ini selalu menarik perhatian banyak pihak. Tidak hanya karena jumlah produksinya yang besar, namun aspek relijiusnya pun menarik. Hal inilah yang melatari Forum Kerukunan Antra Umat Beragama (FKUB) Bojonegoro mengunjungi lapangan minyak yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) tersebut pada Rabu (8/11/17).
Dalam hearing yang digelar oleh DPRD Bojonegoro, dengan calon perangkat desa maupun perwakilan Kepala Desa yang ada di Bojonegoro belum ada kejelasan. Pasalnya, narasumber yang diharap-harapkan datang, yaitu UNNES untuk memberi penjelasan dan bisa meredakan isu negatif yang tersebar di masyarakat tidak hadir.
Dalam hearing antara perwakilan Kepala Desa maupun Calon Perangkat dengan DPRD Bojonegoro, yang digelar di Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ada yang mengadu menjadi korban sosialisasi menyesatkan.
Kerancuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait ketidak jelasan ujian perangkat desa, membuat beberapa kepala desa menjadi kebingungan. Paslanya, banyak kepala desa yang menjadi sasaran masyarakat terkait ketidak puasan ujian.
Peserta calon pendamping pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun 2017 akan mengikuti Ujian Kompetensi Bidang (UKB) dan Psikotes
Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengklaim, bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan terkait guru sertifikasi maupun PNS dibawah naungannya menjadi anggota PPK atau PPS di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Mundurnya dua pendamping desa di Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) disayangkan Pendamping Ahli (PA) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tenaga pendamping di Kota Ledre itu akan memberikan masukan kepada koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Jawa Timur.