Ratusan anak di Kabupaten Bojonegoro melangsungkan pernikahan dini. Mirisnya, rata-rata mereka hanya lulus dari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan Sekolah Dasar (SD). Oleh sebab itu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendorong pendidikan nikah dimasukkan ke kurikulum sekolah.
Pembahasan kurikulum Merdeka sudah tidak asing lagi bagi lembaga penyelenggara pendidikan, terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kurikulum Merdeka dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek guna memperbaiki pembelajaran di Indonesia.
Seiring kemajuan teknologi dan zaman yang semakin berkembang, Kurikulum Merdeka dinilai bisa menjadi pilihan penyelenggaraan pendidikan. Saat ini di Bojonegoro, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang mulai diterapkan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA).
.jpg)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022, tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, maka kurikulum terbaru berbasis Merdeka Belajar tentu harus diimplementasikan.
Beberapa lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Swasta di Wilayah Kota Bojonegoro tengah mengikuti diseminasi implementasi Kurikulum Merdeka yang akan dimulai pada tahun ajaran 2022/2023 mendatang.
Kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka oleh Pemerintah Pusat, juga diikuti oleh satuan pendidikan di Kantor Kementerian Agama (Kemanag) Kabupaten Bojonegoro. Tercatat setidaknya ada 13 satuan kerja (Satker) yang bakal diusulkan Kemenag untuk menggunakan kurikulum Merdeka
Penerapan kurikulum merdeka akan segera terealisasi. Dari 47 guru yang mengikuti seleksi, sebanyak 38 guru di Kabupaten Bojonegoro dinyatakan lulus sebagai guru pengajar praktik.
Penerapan kurikulum merdeka belajar di Bojonegoro sebentar lagi akan segera terealisasi. Total sebanyak 461 sekolah pelaksana kurikulum akan dimulai awal Juli mendatang.
Penerapan kurikulum merdeka akan segera terealisasi. Pasalnya dari 47 guru yang mengikuti seleksi, sebanyak 38 guru di Kabupaten Bojonegoro dinyatakan lulus sebagai guru pengajar praktik.
Sebagaimana kata pepatah, lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Tampaknya pepatah ini juga berlaku seiring dengan pergantian pemimpin di Indonesia. Setiap pemimpin baru, biasanya juga akan membuat sebuah kebijakan dan aturan-aturan yang baru, termasuk pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dijabat oleh Nadiem Makarim. Seusai mengusung konsep merdeka belajar dan menghapus Ujian Nasional, baru-baru ini Mendikbud yang baru membuat sebuah wacana mengenai penyederhanaan kurikulum sebagaimana yang tertuang dalam draft sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan Assessment Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.