Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, segera menghadapi agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2026 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Laporan tersebut disampaikan Sumadi, Direktur Rumah Hukum dan Aspirasi Publik LBH Parade Keadilan Indonesia, melalui pengaduan bernomor 100/LBHPKI/VIII/2026 pada Rabu (26/8/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro yang sejak lama diisi pelaksana tugas akhirnya terisi dan dilakukan penyambutan di Pendopo Malowopati, Selasa (18/8/2026) malam. Bupati Bojonegoro beserta jajaran pejabat Pemkab Bojonegoro menghadiri acara dan dalam momentum tersebut, Mohamad Rohmadi resmi mengemban amanah baru sebagai Kajari Bojonegoro.
Penanganan dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022, hingga kini belum menemui titik akhir.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melantik lima Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) di Pendopo Malowopati, Jumat (17/7/2026). Empat diantaranya menggantikan kepala desa yang tersandung kasus korupsi hingga harus menjalani hukuman penjara.