Postingan tidak jelas sempat muncul di website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Minggu (20/8/2023) siang tadi. Hal itu tampak dari sejumlah tulisan judul maupun poster mengenai kritik pemerintahan, yang diduga dilakukan oleh hacker.
Usai mengikuti fit and proper tes (FPT) yang digelar oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI) melalui Bawaslu Provinsi Jatim. Akhirnya, terpilih 5 orang yang akan mengisi 5 kursi Komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro periode 2023-2028.
Setelah mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) dan tes psikologi. Kini tersisa 20 orang yang akan melaju ke tes wawancara dan kesehatan. Dalam tes tersebut akan disaring lagi untuk menemukan 10 peserta yang akan ditentukan menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro telah ditetapkan. Kalangan DPRD Bojonegoro juga berharap kinerja Dirut baru harus lebih baik dari sebelumnya.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Hidayatus Sirot, fraksi Garuda. Dalam reses yang digelar di Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.
Masa pemerintahan Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto hampir memasuki tahun ketiga. Sorotan publik menjadi dinamika perjalanan Bupati wanita pertama di Bojonegoro dalam upaya meniadakan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Termasuk wilayah terisolir maupun terpencil.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik di ajang Komisi Informasi (KI) Award 2021.
Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi diundang mengisi kegiatan "Youth Economic Forum" yang diadakan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur. Kegiatan virtual tersebut untuk meningkatkan peran milenial dan menumbuhkan ekonomi kreatif ditengah pendemi Covid-19, Sabtu (5/6/2021).
Sebelumnya puluhan peserta tes perangkat desa (PeraDes) dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, terkait adanya indikasi kecurangan saat pelaksanaan rekruitmen.
Peranan gender tidak bisa dipandang sebelah mata dalam semua aspek utamanya pembangunan. Sehingga pengarustamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian sama, seperti komitmen DPRD Kabupaten Bojonegoro yang berkomitmen adanya Perda Pengarustamaan gender.