Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.
Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, segera menghadapi agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2026 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Laporan tersebut disampaikan Sumadi, Direktur Rumah Hukum dan Aspirasi Publik LBH Parade Keadilan Indonesia, melalui pengaduan bernomor 100/LBHPKI/VIII/2026 pada Rabu (26/8/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro yang sejak lama diisi pelaksana tugas akhirnya terisi dan dilakukan penyambutan di Pendopo Malowopati, Selasa (18/8/2026) malam. Bupati Bojonegoro beserta jajaran pejabat Pemkab Bojonegoro menghadiri acara dan dalam momentum tersebut, Mohamad Rohmadi resmi mengemban amanah baru sebagai Kajari Bojonegoro.
Setelah beberapa bulan dijabat Pelaksana Tugas (Plt), kursi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro akhirnya terisi. Mohamad Rohmadi, resmi dilantik sebagai Kajari Bojonegoro oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Abdul Qohar, Kamis (13/8/2026).
Penanganan dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022, hingga kini belum menemui titik akhir.
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro menyoroti penanganan kasus dugaan aborsi ilegal yang menjerat E (45) seorang ibu warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
Penanganan kasus dugaan aborsi yang menjerat seorang ibu rumah tangga berinisial E (45), warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kembali bergulir. Kini, berkas, barang bukti, hingga tersangka telah diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.