Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 ini dipastikan gigit jari, lantaran Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pusat. Hal itu disebabkan adanya masalah jaringan saat memasukan data melalui Badan Perencanaan Nasional (Bapenas).
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, tahun 2018 ini mengajukan pengadaan alat Fisika, Biologi, dan Komputer (TIK) bagi sekolah untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana dana itu bersumber dari Dana Anggaran Khusus (DAK) pendidikan Pusat.
Setelah menjadi ketua tim transisi, Yayan Rohman dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Sabtu (10/3/2018). Pelantikan yang diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diadakan di rumah dinas Bupati.
Mempunyai jabatan adalah sebuah kehormatan dan kebanggan bagi setiap manusia. Tak terkecuali wanita muda satu ini, dia bernama Suratemi, asal Dusun Dibal, Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Dirinya saat ini menyandang predikat perangkat desa termuda di Desa Deling, Kecamatan Sekar, bahkan kemungkinan se-Kabupaten Bojonegoro.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro saat ini sedang memproses penulisan nama-nama Guru Tidak Tetap (GTT) yang akan diberikan SK Penugasan Bupati. Pasalnya SK Bupati itu akan diserahkan kepada GTT sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Rencana pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan selama 3 hari berturut turut yakni pada tanggal 27 hingga 29 April mendatang, dirasakan cukup berat bagi peserta didik Kesetaraan Paket C.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan beberapa perwakilan Dinas Pendidikan Daerah Daerah (Disdikda) dan anggota pengurus MKKS Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Selasa (27/2/2018) megunjungi Kantor Disdikda Bojonegoro. Kunjungan dilakukan guna mengetahui tentang peran serta Disdikda dalam membentuk penguatan karakter.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih banyak terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Terbukti pada bulan Januari 2018 lalu, ada sebanyak 5 kasus KDRT menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Hal itu sesuai data yang ada di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.
Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) yang akan menerima SK Bupati hingga saat ini masih terus dalam proses verifikasi. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, Hanafi. Menurutnya jumlah data GTT yang bakal menerima SK Bupati 2.552 guru, kini terus ada penambahan.
Setelah penetapan pasangan Calon Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang dijabat Soehadi Moeljono harus diganti. Bupati Bojonegoro, Suyoto yang mempunyai hak prerogratif menunjuk Plt. Sekda Pemkab Bojonegoro Yayan Rahman.