Meskipun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Rencananya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dijadwalkan, Selasa (24/92019) siang akan dibentuk.
Akhirnya pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024 dikukuhkan, melalui rapat di ruang paripurna DPRD setempat, Selasa (17/9/2019). Namun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih menunggu usulan dari masing-masing fraksi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah membuka pengisian Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro definitif. Sehingga untuk menyeleksi calon Sekda tersebut, panitia seleksi sudah menyiapkan lima penguji.
Ratusan kursi Sekretaris Desa (Desa) di Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih kosong. Dari 172 kursi Sekdes yang kosong lantaran penarikan yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro pada bulan Mei lalu, baru ada 2 desa yang mengajukan pengisian.
Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bojonegoro yang belum terbentuk, membuat beberapa agenda belum bisa terlaksana. Termasuk, pembahasan anggaran PAPBD 2019 dan APBD 2020.
Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bojonegoro yang belum terbentuk, membuat beberapa agenda belum bisa terlaksana. Termasuk pembahasan anggaran PAPBD 2019 dan APBD 2020.
Meskipun prosesi pelantikan DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024 yang berlangsung beberapa waktu lalu, namun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum juga terbentuk. Pasalnya masih menunggu Wakil Pimpinan DPRD dari Partai Golongan Karya (Golkar).
Pasca pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024, belum ada kegiatan di gedung wakil rakyat Kota Ledre. Meskipun ditargetkan akhir Agustus Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk, tapi masih menunggu seluruh faksi partai.
Kekosongan 172 kursi Sekretaris Desa (sekdes) di Kabupaten Bojonegoro nampaknya bakal lebih lama lagi. Sebab sampai sekarang pasca ditariknya Sekdes PNS oleh Pemkab Bojonegoro pada 1 Mei 2019 lalu, belum ada tanda-tanda pengisian dan pengajuan ujian seleksi oleh masing-masing desa.
Rapat koordinasi perdana tim penyusun PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) Bojonegoro mulai bergerak. Hal itu setelah tim memiliki kekuatan hukum dari SK Bupati Bojonegoro.