Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro terus berinovasi, selain Jaksa masuk hutan, sekarang ini mengadakan Jaksa masuk pesantren. Hal itu ditunjukkan dengan mengadakan sosialisasi hukum ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Rosyid Ngumpakdalem, Dander, Bojonegoro, Selasa (10/11/2020).
Anggota Komisi 3 DPR RI mendapatkan masukan, adanya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di daerah-daerah yang mendapatkan rumah dari Bupati. Sehingga Kejaksaan Agung RI harus memperhatikan, agar tidak mempengaruhi tugas dan fungsinya.
Laporan belasan warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, terkait dugaan biaya pengurusan Pendafaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diterima oleh langsung oleh pihak Kajari Bojonegoro.
Berkas dugaan kasus korupsi anggaran audit internal dana inspektorat Bojonegoro, dengan tersangka Kepala Inspektorat Bojonegoro, Syamsul Huda terus bergulir, bahkan berkas kasus itu telah memasuki tahap 2 pemeriksaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, resmi memperpanjang penahanan kasus dugaan korupsi anggaran biaya auditor internal Inspektorat tahun 2015-2017, Syamsul Hadi, selama 40 hari kedepan, untuk memudahkan penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, I Gde Ngurah Sriada menjelaskan, pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBN) merupakan paradigma baru.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBN) di Aula Kejari, Senin (25/2/2019).