Masyarakat diminta waspada dengan modus penipuan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Terkini, nama Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H yang sekarang menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel).
Penyidikan kasus dugaan korupsi di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro hingga kini belum juga terdapat tersangka. Padahal, hasil audit kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Bojonegoro telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sejak akhir tahun 2025 lalu.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengimbau masyarakat untuk selalau waspada aksi penipuan mengatasnamakan instansi atau Pejabat Utama (PJU) Kejaksaan. Karena, akhir-akhir ini marak beredar akun palsu di media sosial menggunakan identitas PJU Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Langkah nyata dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) terkait koordinasi hukum dan pendampingan di bidang pemerintahan. Kegiatan diselenggarakan di ruang Angling Dharma Lt 2 Pemkab Bojonegoro, Rabu (17/12/2025).
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengganti dan menunjuk 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Baru. Pergantian itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Nomor 854, tanggal 13 Oktober 2025. Yang menarik, empat dari 17 kajati baru itu ternyata alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tentu ini membanggakan bagi Universitas Brawijaya yang dikenal sebagai kampus yang paling diminati bagi mahasiswa se Indonesia itu.
Rotasi besar-besar dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada sejumlah jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa. Mutasi dan rotasi dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan. Salah satunya ada nama putra daerah Kabupaten Bojonegoro, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. Kang DF, begitu Didik Farkhan biasa disapa, sebelumnya menjabat Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. di SK Kejagung tersebut, Kang Didik menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rupanya kerap digunakan untuk "bancaan" korupsi di kalangan pemerintah desa. Setidaknya, sudah terdapat 7 kepala desa (Kades) yang terseret kasus korupsi dalam pengelolaan BKKD.
Sebanyak 24 Kepala Sekolah (Kasek) di Kabupaten Bojonegoro diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan Chromebook yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).
Empat warga Kabupaten Bojonegoro yang menjadi tersangka dalam kasus perakitan senjata api (Senpi) ilegal, segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Empat tersangka ini, diduga mengirim hasil rakitan senpi untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap dua kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Kedua kasus tersebut, telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro.