Komitmen memberantas peredaran rokok ilegal terus dilakukan Pemkab Bojonegoro. Langkah nyata ini guna menangani maraknya peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal khususnya hasil tembakau (HT).
Sebagai langkah memberantas peredaran rokok ilegal, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membentuk Tim Gabungan dan melakukan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal tahun 2025.
Empat warga Kabupaten Bojonegoro yang menjadi tersangka dalam kasus perakitan senjata api (Senpi) ilegal, segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Empat tersangka ini, diduga mengirim hasil rakitan senpi untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Warga Desa Ringin Tunggal, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro kali ini tengah menghadapi ancaman serius terhadap lingkungan mereka. Ancaman itu berwujud tambang pasir ilegal yang coba beroperasi kembali di kawasan solo valley, lahan negara yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem lokal.
Guna memberantas peredaran rokok ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (28/5/2024).
Sejumlah pengembang perumahan yang tergabung Forum Lintas Asosiasi Real Estate Jawa Timur meminta solusi atas persoalan yang mereka alami ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memusnahkan barang bukti (BB) sepanjang tahun 2022 hingga 2023. BB yang dimusnahkan Korps Adhyaksa itu, diantaranya 1.107.200 batang rokok ilegal hingga 6.123 butil pil double L, Y, dan Extacy, Kamis (14/12/2023).
Aktivitas tambang pasir yang diduga ilegal di sepanjang bantaran bengawan solo, tepat berada di dekat jembatan Kaliketek, turut Kelurahan Banjarejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro semakin marak.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Jatim menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dalam rangka pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (14/6/2023).
Saat ini, persoalan sektor hulu migas di Indonesia yang mendesak untuk segera dituntaskan adalah keberadaan pengeboran minyak secara ilegal (illegal drilling) dan pencurian minyak dari jalur pipa resmi (illegal tapping). Keberadaan sumur ilegal yang tidak memenuhi standar HSE telah memunculkan persoalan kecelakaan dan gangguan lingkungan. Dalam jangka panjang, sumur ilegal juga melahirkan persepsi yang buruk terhadap upaya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.