Mengawal kelancaran pemilu itu perlu. Tujuannya, agar pesta demokrasi yang dibangun bisa berjalan secara efektif. Guna mewujudkan hal itu, tentu netralitas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu pada semua tingkatan) disinilah diperlukan. Artinya, secara hukum penyelenggara berpihak atau tidak terhadap paslon, realitasnya bisa kita kroscek di lapangan.
Padatnya kegiatan penyelenggara pemilu 2019, harus dibayar mahal. Para pejuang demokrasi sangat gigih bekerja mulai pemungutan suara sampai rekapitulasi. Bahkan diduga kelelahan 4 orang penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5 orang lainnya harus menjalani perawatan di layanan kesehatan.
PPK Kecamatan Dander masih melakukan rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2019. Diperkirakan rekapitulasi ini masih berjalan dan diperkirakan akan selesai hari ini, Rabu (24/4/2019) dan rekapitulasi ini hanya tinggal satu desa.
Hingga Selasa (23/4/2019) dari 28 Kecamatan yang melakukan rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, baru 5 kecamatan yang memyetorkan hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Bojonegoro, berharap perolehan kursi pada Pemilu 2019 ini masih bisa mempertahankan seperti Pemilu tahun sebelumya yakni mendapatkan 7 kursi di DPRD Bojonegoro.
Lima hari setelah pemilu serentak pada 17 April 2019 lalu, panitia pemilihan kecamatan (PPK), masih sibuk dengan proses rekapitulasi secara manual C1 Plano dari setiap TPS yang tersebar di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sumberrejo, Selasa (23/4/2019).
Insiden ketengangan yang terjadi di lokasi perhitungan suara di Kecamatan Kota terjadi dipicu masalah aturan baru pemberian DAA 1 kepada para saksi yang akan diberikan usai perhitungan seluruh desa selesai. Di lokasi hadir, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto yang juga salah satu Caleg.
Akibat ketegangan itu, KPU Bojonegoro turun ke lokasi, karena tampak pula Caleg Demokrat untuk DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil I (Kota, Trucuk, Kapas, Dander), Sukur Prianto.
Setelah sempat terhenti hampir satu jam, proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Kota Bojonegoro kembali dilanjutkan oleh PPK. Itu setelah hasil diskusi panjang tentang tuntutan saksi.
Proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Kota Bojonegoro, Senin (22/4/2019) sempat dihentikan sementara. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan argumentasi terkait permintaan saksi yang menginginkan salinan DAA 1 hasil plano itu usai perhitungan suara di setiap desa.