Rapat kerja dadakan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Senin (16/3/2020). Kegiatan yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD itu ingin mengetahui kinerja OPD (Oraganisasi Perangkat Daerah), terkait upaya pencegahan virus Corona.
Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto mendapat sambutan hangat jajaran Polres Bojonegoro saat mengunjungi Polres setempat, Senin (16/3/2020). Agenda serap aspirasi ada beberapa hal yang disampaikan selain Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), juga upaya memberikan layanan lebih baik lagi kepada masyarakat.
Sudah tak dapat dihitung berapa banyak masyarakat Indonesia yang telah mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Tidak aneh jika banyak bermunculan alumni pondok pesantren (Ponpes) yang berkiprah di berbagai bidang.
Persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang pokok dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita harus bersyukur para pendiri bangsa dengan hikmat dan kebijaksanaannya telah mampu merumuskan dasar Negara Pancasila, sehingga kita punya pandangan hidup sebagai sebuah bangsa dan Negara yang merdeka.
Kebutuhan hak dasar masyarakat selain pendidikan juga kesehatan. Sehingga dalam pelaksanaan reses I tahun 2020 DPRD Kabupaten Bojonegoro, Maftukhan tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat di Dapil (daerah pemilihan) Bojonegoro V, tetapi juga mengingatkan pentingnya kesehatan.
Selain padi dan tembakau, potensi di Kabupaten Bojonegoro masih banyak termasuk tani di kawasan hutan Kota Ledre. Sehingga potensi pertanian hutan yang banyak, sangat perlu perhatian semua pihak terutama pemangku kebijakan.
Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro selama beberapa hari ini melakukan reses I tahun 2020, termasuk Sally Atyasasmi. Sally yang juga Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kegiatan tersebut di rumahnya, Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro
Selain berani membukukan gagasan dan pemikiran, Abdulloh Umar menjadi anggota DPRD Bojonegoro pertama yang mau membukukan pemikirannya.
Kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi salah satunya adalah kesehatan. Namun setelah tutup buku anggaran tahun 2019, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro masih minim serapan, hal itu disesalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.
DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta proses relokasi PKL sekitar Alun-alun Bojonegoro yang rencananya akan dilakukan sore ini, Rabu (8/1/2020) ditunda sampai satu bulan ke depan.