Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa menjadi peranan penting dalam kemajuan desa. Harapannya, penguatan kelembagaan BUMDes menjadi kunci desa berdaya, untuk itu perlu mendapat dukungan semua pihak.
DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mulai melakukan reses-kegiatan di luar sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Seperti yang dilakukan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Imam Solihin.
Sejumlah kontroversi selalu saja muncul di DPR. Lembaga yang berisikan para wakil rakyat ini seolah tiada henti menarik perhatian masyarakat, bahkan tidak jarang apa yang terjadi di DPR menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Terbaru, dan yang sedang hangat dibicarakan adalah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pada Rapat Paripurna 12 Mei 2020, RUU ini disepakati untuk dibahas sebagai inisiatif DPR dan RUU itu dibawa ke tingkat paripurna setelah didukung tujuh fraksi dalam rapat panja di Badan Legislasi (Baleg).
Anggota DPRD Jatim Komisi E Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif. Bahkan, dirinya juga berkesempatan melihat langsung Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo tanpa membawa rombongan dan acara seremonial.
Kunjungan Kerja (Kunker) pimpinan dan anggota komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro ke Kecamatan Sukosewu, Rabu (10/6/2020), terpaksa harus ditunda. Pasalnya wakil rakyat yang membidangi hukum pemerintahan ada agenda internal yang mendesak, harus diselesaikan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menilai, penanganan Pandemi Covid-19 di Jawa Timur telah dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro.
Setelah Tata Tertib Nomor 4 Tahun 2020 diresmikan, Kinerja anggota DPRD Bojonegoro lebih ringan. Saat rapat mereka tidak perlu lagi masuk ke kantor. Namun cukup dengan video conference.
Pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 ini oleh Kementerian Agama dikarenakan masih dalam masa pandemi corona dirasa langkah tersebut cukup tepat. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini juga masih fokus dalam penanganan Covid-19.
Menyambut tatanan baru di tengah pandemi/new normal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro juga ikut memperhatikan Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada. Perhatian itu bisa sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan di lingkungan Ponpes.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro,Nurul Azizah, angkat bicara terkait kenaikan tunjangan para wakil rakyat yang sudah diundangkan. Nurul menegaskan, jika proses kenaikan tunjangan sekarang ini, tidak serta merta dilakukan.