Pusat Data Nasional Berbasis Cloud akan Beroperasi di 2024
Isu mengenai pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sedang ramai diberitakan media. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menargetkan PDN berbasis cloud siap beroperasi pada 2024.
Isu mengenai pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sedang ramai diberitakan media. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menargetkan PDN berbasis cloud siap beroperasi pada 2024.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memperbaiki sistem informasi berbasis digital. Yaitu berupa portal satu data yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Bojonegoro, menjadi salah satu terobosan dalam upaya keterbukaan informasi publik (KIP).
Direktur Sistem dan Metode Pusat Teritorial Angkatan Darat (Dirsismet Pusterad) disambut Bupati Anna Mu'awanah dan jajaran Forkopimda saat berkunjungan ke Bojonegoro, Rabu (30/3/2022).
Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, Pemkab terus mengupayakan penguatan strategi penanganan kemiskinan. Salah satunya dengan pemantapan data kompilasi terpadu melalui data SDGs, data DTKS dan data keluarga agar pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Kementerian Dalam Negeri menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut menuai banyak pertanyaan yang beredar di publik terkait hal pasangan yang menikah secara siri untuk memiliki KK.
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Sustainable Development Goals Desa (SDGs) tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 59 Tahun 2017, tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Bahkan pendataan data direncanakan akan terus berlanjut hingga tahun 2030 mendatang.
Education Management Information System (EMIS) adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementrian Agama (Kemenag) untuk memudahkan input data pondok pesantren maupun data sekolah yang berbasis Islam.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil Direksi BPJS Kesehatan terkait kebocoran data pengguna yang tersebar dan dijual di internet. Pertemuan tersebut digelar pada hari ini, Jumat (21//5/2021).
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro akan memulai program pendataan keluarga (PK) per 1 April hingga 31 Mei 2021.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bojonegoro menandatangani komitmen bersama dalam penguatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Khususnya di wilayah Jawa Timur, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan implementasi untuk menuju satu data Indonesia.