Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) reguler Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebar ke ratusan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari daftar penerima, terdapat 10 desa yang mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) siap memperkuat sinergi dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) melalui pendekatan kolaborasi heksa heliks. Langkah strategis ini diambil guna merespons perubahan pesat lanskap media digital, adaptasi teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), serta kebutuhan formulasi model bisnis media baru.
Pengurus Nasional Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) meluncurkan program dana hibah bergulir untuk 28 wilayah di Indonesia. Sumber dana hibah bergulir berasal dari anggaran AMSI Pusat yang telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme organisasi.
Pernah nggak sih kamu sedang mengusap layar ponsel, lalu menemukan video tentang tanda-tanda suatu kondisi kesehatan yang terasa, “Loh, ini aku banget?” Awalnya mungkin cuma penasaran. Namun, setelah videonya selesai, tiba-tiba muncul pikiran, “Jangan-jangan aku juga mengalami kondisi ini?”
Meninggalnya Supatmi (65), warga Desa Bungur, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, akhirnya mulai terungkap. Polisi mengungkap motif Mahfud, anak kandung korban, yang diduga menghabisi nyawa ibunya menggunakan batu paving.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Fraksi menilai nominal tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan karena biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.
Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro mendesak DPRD dan Pemkab Bojonegoro tidak mengesampingkan Raperda tentang Dana Abadi Daerah Bidang Lingkungan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, Senin (24/8/2026).