Hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kabupaten Bojonegoro, akan segera diumumkan. Sesuai jadwal pengumuman seleksi penerimaan PPPK 2024 diumumkan pada tanggal 6 hingga 15 Desember mendatang.
Guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang satu di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Polres Bojonegoro bersama Pendekar yang tergabung di Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) menggelar Jagongan Kamtibmas, Senin (24/10/2022).
Sebanyak 30 Pejabat eselon 3, ikuti pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) angkatan 10 kemitraan Pemprov Jatim, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, di Gedung Angling Dharma Lantai 2 Pemkab Bojonegoro, pada (7/2/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembukaan lelang jabatan itu rencananya akan dilaksanakan bulan ini.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggratiskan biaya swab antigen bagi peserta CPNS yang besok akan mengikuti ujian CPNS di Bojonegoro, khusunya masyarakat yang ber KTP Bojonegoro. Pelaksanaan tersebut dilakukan di Labkesda Bojonegoro berserta 36 fasilitas kesehatan yang berada di Bojonegoro, Selasa (12/10/2021).
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil mulai digelar besuk, (13/10/2021). Rencananya pembukaan tes SKD akan dihadiri oleh tiga Bupati, yakni Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Bupati Lamongan Yuhronur Effendy serta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridky.
Ustadz H. Muhammad Arif, S.Ag, terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Jawa Timur periode 2021-2025 secara aklamasi pada Minggu (28/3/2021) lalu.
Sebanyak 510 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bojonegoro, akan menerima Surat Keputusan (SK) pensiun dari Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (BKPP) Bojonegoro. Sementara paling banyak didominasi oleh tenaga pendidik dengan jumlah 375.
Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang mengikuti ujian pada tahun 2019 lalu.
Sepanjang tahun 2020, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro mencatat ada satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bojonegoro yang diberhentikan sementara dan terancam dikeluarkan. Saat ini BKPP masih menunggu salinan inkrah dari Pengadilan, untuk kemudian diproses lebih lanjut.