Skip to main content

Category : Tag: Bela


Muktamar NU ke-35 Tambakberas

PCNU Bojonegoro dan Ecofit Water Siap Support Air Minum Muktamar NU ke 35 di Ponpes Tambakberas

Besarnya kebutuhan selama beberapa hari selama Muktamar, membuat jamaah ingin bersama-sama "nyadong barokah" para pendiri Organisasi Masyarakat (Ormas) terbesar di dunia tersebut. Salah satunya dari PCNU Bojonegoro yang diwakili Bidang Ekonomi, mempunyai program "Bantuan Air Minum Gratis dan Rumah Singgah untuk Peserta Muktamar NU ke 35".

ICAN Learning Center: Kuasai Bahasa Inggris Sejak Dini, Investasi Penting untuk Masa Depan

Di era globalisasi, kemampuan berbahasa Inggris bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan telah menjadi salah satu kompetensi penting yang dibutuhkan di berbagai bidang. Mulai dari dunia pendidikan, karier profesional, hingga bisnis internasional, bahasa Inggris menjadi jembatan komunikasi yang membuka lebih banyak peluang.

Komisi E DPRD Jatim Soroti Tingginya Belanja Pegawai, Minta Evaluasi Perencanaan Anggaran

Komisi E DPRD Jawa Timur menilai tingginya penyerapan anggaran pada perangkat daerah mitra kerja belum sepenuhnya berdampak terhadap penyelesaian persoalan strategis di bidang kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, khususnya belanja pegawai, agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan.

Komisi B Nilai Ekonomi Jatim Solid, Dorong Penguatan Sektor Pangan dan UMKM

Komisi B DPRD Jawa Timur menilai kinerja perekonomian provinsi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat melampaui rata-rata nasional, dengan sektor pertanian, kelautan, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.

Komisi A DPRD Jatim Ingatkan Efisiensi APBD, Minta Pemprov Perkuat Fiskal Desa

Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) belanja pegawai, melemahnya kondisi fiskal desa, hingga belum optimalnya implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi catatan penting dalam laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.