Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, enggan membeberkan anggaran Dana Hibah dan Bansos APBD 2018 lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Alasannya, tidak mengetahui jumlah anggarannya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bukan tanpa alasan mengeluarkan Legal Opini (LO) terkait penerimaan Dana Hibah APBD 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Namun ada dasar hukum tertentu yang menjadi acuan.
Legal Opini (LO) yang diminta dan sudah dijawab oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, hanya berkaitan dengan penerimaan Dana Hibah APBD tahun 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menjelaskan, bahwa pihaknya telah merapikan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan secara komputerisasi, sehingga jika terjadi salah ketik lembaga, lokasi dan lainnya akan terdeteksi.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, berdalih banyak kesalahan administrasi, sehingga dana hibah dan Bansos untuk puluhan lembaga pendidikan swasta se-Kabupaten Bojonegoro tidak bisa tersalurkan.
Polemik bantuan dan hibah dan Bantuan Dana Sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus bergulir bak bola panas. Ratusan pengurus lembaga pendidikan pun resah. Sebeb dana hibah dan bansos tersebut dipastikan tak bisa cair tahun ini.
Penyaluran Bantuan Sosial Beras Kesejahteraan (Bansos Rastra) yang masih belum tersalurkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Bojonegoro, rencananya diperkirakan akan segera disalurkan mulai tanggal 16 April 2018 mendatang.
Program Bantuan Sosial Beras Kesejahteraan (Bansos Rastra) bagi masyarakat miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro tertunda selama tiga bulan. Belum tersalurkanya Bansos Rasta disebabkan lantaran masih proses pendataan by name by address dari masing-masing desa.