Menjelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang, banyak isu berhembus. Di antaranya menyoroti terkait anggaran perlindungan sosial, mencakup Bansos yang mencapai Rp476 triliun pada APBN 2023.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalu Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) selain mengalokasikan bantuan insentif ustadz/ustadzah di TPQ/TPA (di luar Madin), marbot, takmir masjid serta bantuan sosial untuk anak yatim piatu non panti ada juga bantuan sosial (Bansos) bagi penyandang cacat kronis.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro memastikan telah melakukan verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT). Hingga saat ini Dinsos masih menunggu top up atau pengisian rekening KPM dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI).
Sebagai wujud kepedulian mahasiswa daerah kepada masyarakat terdampak pandemi, kini FKMB berikan bantuan Sembako kepada masyarakat di Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro. Sekitar 80 bungkus sembako yang diberikan secara langsung oleh warga sekitar beserta orang yang berlalu lalang di jalan tersebut.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk bulan April hingga Juni di Kabupaten Bojonegoro akan dicairkan dalam minggu ini. Sementara itu, pencairan bantuan BLT DD untuk bulan Juli hingga September akan ditargetkan cair pada Bulan September kepada 419 desa se Kabupaten Bojonegoro.
Sehubungan dengan kebijakan perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dinas Sosial (Dinsos) akan memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan bagi mereka yang terpapar Covid-19 berupa 3,2 kilogram beras.
Penyaluran manfaat dari bantuan sosial (Bansos) melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Maret 2021 di Kabupaten Bojonegoro, tertunda.
Badan Usaha Logistik (Bulog) Sub-Divisi Regional (Divre) Bojonegoro memastikan pasokan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan. Sebab, hingga tanggal 18 Januari 2021, stok beras yang dimiliki Bulog masih sekitar 20.244 ribu ton.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, saat ini terus membenahi data kemiskinan masyarakat di tiap desa, melalui progam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembenahan data kemiskinan ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan penerima manfaat sesuai dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Ratusan juta rupiah sudah digelontorkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro untuk bantuan sosial (Bansos) bencana tidak terduga di tahun 2020.