Program pembangunan infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan. Setidaknya, belasan laporan dugaan penyimpangan proyek mulai berdatangan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, Rabu (11/3/2026).
Usai diperbaiki di masa perawatan sepanjang tahun 2025, tebing penahan Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, kembali ambrol lagi. Padahal, perbaikan di masa perawatan menelan anggaran senilai Rp20 Miliar.
Megaproyek pembangunan pelindung tebing Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, kembali ambrol. Padahal, proyek yang menelan pagu anggaran Rp40 miliar dari APBD Bojonegoro tahun 2024 tersebut baru saja selesai dikerjakan ulang pada masa pemeliharaan selama tahun 2025.
Alun-alun Bojonegoro selama ini menjadi ikon pusat Kota Bojonegoro, ke depannya dipastikan akan mendapatkan sentuhan baru di tahun 2026. Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28 miliar untuk memperbarui fungsi ruang publik tersebut agar lebih terintegrasi dengan fasilitas publik lainnya.
Seorang kontraktor di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan proyek fisik pada tahun anggaran 2025. Menurutnya, untuk bisa mendapatkan proyek, kontraktor harus terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari pihak yang disebut sebagai ‘orang dalam’ atau Ordal.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap proyek pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro telah menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD TA 2026.
Tahun 2026 belum genap berumur panjang, tetapi rasa pening sudah lebih dulu menyergap banyak kepala desa. Bukan karena begadang, bukan pula karena cuaca yang tak menentu, melainkan karena satu hal yang sama-sama mereka pegang di meja kerja: angka Dana Desa yang menurun drastis. Dana yang selama ini menjadi sandaran pembangunan desa kini terasa kempis. Bahkan di banyak tempat, bukan sekadar turun, melainkan seperti terjun bebas. Maka, tanpa dikomando, lahirlah istilah yang beredar dari balai desa ke warung kopi: 2026 adalah tahun pusing nasional para kepala desa.