Kasus dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menyangkut Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, STR memasuki tahap baru. STR dilimpahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (25/6/2026).
DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Senin (22/6/2026).
Komisi C DPRD Jawa Timur menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur layak disetujui menjadi Peraturan Daerah.
Apresiasi terhadap komitmen tersebut juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan penghargaan atas konsistensi dan komitmen Bupati Bojonegoro dalam menyukseskan berbagai program kerakyatan, khususnya program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, berinisial STR, ditetapkan tersangka dugaan korupsi APBDes hingga BKKD oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Senin (4/5/2026).
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, STR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan dana desa, Senin (4/5/2026) petang.
Sejumlah warga Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan rigid beton yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/4/2026).
Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo, Kabupaten Bojonegoro, kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret pemerintahan desa mereka, Senin (20/4/2026).
Program angkutan pelajar (Apel) gratis di Kabupaten Bojonegoro belum kembali beroperasi sejak Januari tahun 2026 lalu. Saat ini, Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan Rp7,5 miliar dari APBD tahun 2026.