Komisi C DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025. Di sisi lain, Komisi C juga mendorong penguatan pengelolaan aset daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Upaya memerangi pembajakan film dan konten digital di Indonesia memasuki babak baru. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempersempit ruang gerak situs pembajakan sekaligus memperkuat ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rembug Pajak Daerah, di Griya Dharma Kusuma (GDK), Rabu (24/6/2026). Rembug pajak tersebut mengambil tema 'Evaluasi dan Implementasi Sistem Tapping Box (Jatim Tax) bagi Pelaku Usaha'.
Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Bahkan, pada sejumlah objek pajak terdapat penyesuaian yang berdampak pada penurunan besaran pajak terutang.
Dalam rangka mendukung Apresiasi Acara Puncak Gebyar Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI 46 Bojonegoro kembali menghadirkan layanan perbankan mobile untuk masyarakat.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menorehkan sejumlah capaian prestisius di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi Bojonegoro dalam menghadirkan inovasi layanan publik serta memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Gebyar Undian Pajak Daerah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Warga Agen Pajak (WAP) pada Selasa (02/11/2025) di ruang pertemuan kantor Bapenda.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan kabar baik bagi para wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Timur, dua program unggulan terkait pajak kendaraan diperpanjang dan diberlakukan dalam periode yang berbeda.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Timur Tahun 2026 setelah melalui pembahasan panjang bersama Banggar dan komisi-komisi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, pasca bahasan mendalam bersma Banggar dan Anggota Komisi DPRD lainnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak awal tahun 2025, pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Adriyanto.