Sempat simpang siur mengenai siapa calon pihak ketiga yang akan digandeng desa lewat fasilitasi Tim Kabupaten mulai ada titik terang. Hal itu muncul setelah rapat koordinasi antara Tim Kabupaten dengan perwakilan desa. Muncul enam Perguruan Tinggi (PT) yang diusulkan menjadi bakal calon pembuat soal.
Proses tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini terus bergulir. Bahkan, jika dipersentase sudah mencapai 20% lebih. Namun, di tengah perjalanan sempat menghangat terkait pihak ketiga yang membuat soal.
Syarat untuk bisa menjadi perangkat desa salah satunya harus memiliki sertifikat IT atau komputer. Hal tersebut membuat sejumlah masyarakat yang ingin mencalonkan diri berbondong-bondong membeli sertifikat tanpa harus test.
Pengelolaan reklame baik penempatan maupun pajak di Kabupaten Bojonegoro dinilai DPRD kurang maksimal. Sehingga anggota legislatif dari Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo terkait pengelolaan reklame, Kamis (10/8/2017).
Sebagai upaya mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sukoharjo. Para wakil rakyat itu belajar proses pembangunan jalan dan proses lelang kepada Pemkab Sukoharjo, Rabu (10/8/2017).
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bojonegoro perlu dimaksimalkan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Kamis (10/8/2017).
Meskipun keberadaan huller keliling di Kabupaten Bojonegoro tidak menimbulkan ketegangan, tapi perlu diantisipasi. Sehingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Bojonegoro, mengharapkan adanya aturan yang mengatur kegiatan tersebut.
Memasuki musim kemarau, Pemkab Bojonegoro mulai mengintensifkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Apalagi beberapa kali telah terjadi kebakaran hutan di wilayah Bojonegoro.
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pengisian perangkat desa, hingga kini belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menyesalkan lambannya proses penarikan.
Pemkab Bojonegoro memasang bendera setengah tiang. Hal itu sesuai edaran Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menginstruksikan pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada Basofi Soedirman, yang meninggal siang tadi.