DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menyentuh sejumlah sektor strategis. Mulai dari tata kelola pemerintahan desa, ketertiban masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga arah pembangunan industri daerah untuk 20 tahun mendatang.
Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro tidak ingin berhenti sebatas produk hukum. DPRD Bojonegoro mendorong agar perda tersebut benar-benar diterapkan hingga ke tingkat desa, lingkungan, dan keluarga.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong keterlibatan lintas sektor dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Langkah tersebut diperkuat melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Fraksi menilai nominal tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan karena biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur melihat masih ada sejumlah bagian yang perlu diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk mengesampingkan rancangan regulasi tersebut.
Upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur memasuki tahap akhir. Komisi E DPRD Jatim menargetkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas dapat dituntaskan dan disahkan pada Agustus 2026.
Pengembangan industri obat bahan alam di Jawa Timur mendapat dorongan baru setelah DPRD Jatim menyetujui usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam menjadi Raperda inisiatif DPRD. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada awal pekan lalu.
Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro mendesak DPRD dan Pemkab Bojonegoro tidak mengesampingkan Raperda tentang Dana Abadi Daerah Bidang Lingkungan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, Senin (24/8/2026).
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan lembaga yang berada di bawah naungannya. Sosialisasi telah dilakukan mulai dari madrasah, pondok pesantren, Kantor Urusan Agama (KUA), dan satuan kerja lainnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengusulkan agar Indonesia menjajaki kerja sama yang lebih erat dengan kelompok IBSA (India, Brasil, dan Afrika Selatan) guna membangun arsitektur perdagangan bersih dan rantai pasok teknologi energi bersih.