Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro salurkan bantuan sosial (bansos) penanganan kemiskinan ekstrem dan bantuan sosial stunting di Kecamatan Gayam, Senin (13/4/2026). Penyaluran bansos dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. Total anggaran yang disalurkan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah Rp 8,32 miliar.
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bojonegoro yang baru terbentuk pada 2026 mulai memetakan berbagai persoalan strategis daerah untuk dijadikan bahan kajian riset dan inovasi implementatif. Hasil riset tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang selaras dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan distribusi LPG subsidi 3 kilogram di wilayah Jawa Timur tetap berjalan lancar menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain menjaga kelancaran distribusi, Pertamina juga melakukan pemantauan intensif agar kebutuhan energi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, tetap terpenuhi.
Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) Bojonegoro bakal menyalurkan bantuan Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) ke 100 keluarga penerima manfaat (KPM).
Pak Darto menatap atap rumahnya yang terbuat dari seng yang mulai berkarat. Matahari menyengat, dan panas seolah menembus seluruh ruang. Di benaknya teringat pidato Presiden Prabowo Subianto beberapa minggu lalu, di mana ia mengenalkan sebuah gagasan baru bernama gentengisasi. Sebuah istilah yang bagi sebagian orang mungkin terdengar sederhana — mengganti atap seng dengan atap genteng — namun bagi banyak warga, gagasan itu sedang mengundang perdebatan dan renungan lebih dalam tentang bagaimana negara mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) terus memperkuat program KOLEGA (Kolam Lele Keluarga) sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2025, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada 2026 ini, program dilanjutkan dengan skema bantuan yang diperluas.
Pemkab Bojonegoro menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,94 persen pada tahun 2026. Target tersebut setara dengan pengurangan sebanyak 4.310 Kepala Keluarga (KK) atau 11.854 jiwa, sehingga angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 ditargetkan berada di angka 10,55 %.
Untuk terus menekan angka kemiskinan dan memperkuat kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga, terus dilakukan Pemkab Bojonegoro. Salah satunya lewat program Pelatihan Pekarangan Mekar Ayu yang menargetkan menyasar 1.800 warga kurang mampu. Mereka tersebar di lima lokasi strategis untuk mengubah lahan pekarangan menjadi sumber pangan produktif dan pendapatan tambahan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan publik. Sebab, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.