Dana Anggaran Khusus (DAK) Pendidikan dari pemerintah pusat untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2018 ini dipastikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tidak akan cair.
Anggota DPRD Bojonegoro, Komisi C dan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro sepakat GTT yang mendapatkan SK Penugasan diupayakan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dikarenakan GTT sudah diakui sebagai tenaga kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengundang Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro untuk melakukan pertemuan guna mengetahui berapa jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) yang menerima SK Penugasan yang beberapa waktu lalu.
Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 ini dipastikan gigit jari, lantaran Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pusat. Hal itu disebabkan adanya masalah jaringan saat memasukan data melalui Badan Perencanaan Nasional (Bapenas).
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, tahun 2018 ini mengajukan pengadaan alat Fisika, Biologi, dan Komputer (TIK) bagi sekolah untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana dana itu bersumber dari Dana Anggaran Khusus (DAK) pendidikan Pusat.
Setelah menjadi ketua tim transisi, Yayan Rohman dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Sabtu (10/3/2018). Pelantikan yang diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diadakan di rumah dinas Bupati.
Mempunyai jabatan adalah sebuah kehormatan dan kebanggan bagi setiap manusia. Tak terkecuali wanita muda satu ini, dia bernama Suratemi, asal Dusun Dibal, Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Dirinya saat ini menyandang predikat perangkat desa termuda di Desa Deling, Kecamatan Sekar, bahkan kemungkinan se-Kabupaten Bojonegoro.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro saat ini sedang memproses penulisan nama-nama Guru Tidak Tetap (GTT) yang akan diberikan SK Penugasan Bupati. Pasalnya SK Bupati itu akan diserahkan kepada GTT sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Rencana pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan selama 3 hari berturut turut yakni pada tanggal 27 hingga 29 April mendatang, dirasakan cukup berat bagi peserta didik Kesetaraan Paket C.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan beberapa perwakilan Dinas Pendidikan Daerah Daerah (Disdikda) dan anggota pengurus MKKS Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Selasa (27/2/2018) megunjungi Kantor Disdikda Bojonegoro. Kunjungan dilakukan guna mengetahui tentang peran serta Disdikda dalam membentuk penguatan karakter.