Komunitas dan anak muda di Kabupaten Bojonegoro didorong menjadi motor penggerak budaya olahraga masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Pengembangan Olahraga Masyarakat Berbasis Komunitas yang digelar di Aula Masjid Al Birru, Dander, Rabu (11/11/2026).
Melimpahnya kekayaan minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Bojonegoro, ternyata belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Persoalan keadilan dalam pembangunan daerah tersebut, menjadi sorotan dalam diskusi pemikiran Sosialisme Islam yang digelar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, Sabtu (7/11/2026).
Dua politisi Partai Demokrat asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh tim advokat ITSLaw Jakarta.
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro mulai memasang target untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2029 mendatang.
Kemarau panjang dan bencana kekeringan yang melanda banyak desa di Kabupaten Bojonegoro mengetuk rasa empati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Budiono, S.Sos., M.A.P.
Suasana tidak biasa berlangsung di salah satu warung di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (13/9/2026) siang. Seratus lebih warga mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
Warung di Desa Suciharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu(12/9/2026) siang begitu semarak. Seratus lebih warga mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
Seratus lebih warga di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memperkuat layanan transportasi gratis bagi penyandang disabilitas dengan menyiapkan aturan teknis dan dukungan anggaran yang jelas. Pengaturan tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai program, tetapi dapat berjalan konsisten.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur melihat masih ada sejumlah bagian yang perlu diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk mengesampingkan rancangan regulasi tersebut.