Mulai tanggal 5 Maret hingga 2 april 2018, Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, mengadakan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan dan capaian peningkatan kinerja aparatur pengadilan.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih banyak terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Terbukti pada bulan Januari 2018 lalu, ada sebanyak 5 kasus KDRT menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Hal itu sesuai data yang ada di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.
Bagi anda yang sudah berkeluarga dalam menggunakan media sosial (medsos) harap berhati-hati. Sebab, sesuai data yang ada di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro selain faktor ekonomi, perceraian akibat medsos tergolong tinggi.
Jumlah perkara yang masuk pada bulan Januari 2018 di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencapai 417. Dari jumlah keseluruhan perkara tersebut didominasi perkara cerai gugat.
Jabatan tak menjamin suatu rumah tangga itu utuh hingga akhir hayat. Buktinya, kasus perceraian yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi.
Dispensasi Pernikahan (Diska) di Kabupaten Bojonegoro, melalui Pengadilan Agama (PA) menurun setiap tahunnya.
Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tengah mengalami pertumbuhan. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya Bojonegoro dari 10 besar kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Jajaran petugas di lingkup Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro melakukan penanda tanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada peradilan tersebut, Jumat, (12/1/201) di Aula setempat.
Ribuan perkara perceraian masih diterima Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi, hingga menyebabkan runtuhnya rumah tangga yang sudah dibangun, dan tercatat ada 2.812 kasus perceraian.
Tiga tahun belakangan jumlah kasus pengajuan perkara di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 ini memiliki trend menurun. Sesuai data di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro dalam kurun waktu satu tahun di 2017 ada sekitar 3.025 pengajuan perkara yang diterima.